"Ini harus dicermati secara lebih detail. Jangan sampai kejadian serupa terus terulang. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas warga asing perlu ditingkatkan," tegasnya.
Data dari Ditjen Imigrasi mencatat lebih dari 3.500 WNA masuk ke Kalimantan Timur pada semester pertama 2025. Mayoritas berasal dari Tiongkok, Filipina, dan Korea Selatan. Peningkatan aktivitas ini berkaitan dengan geliat investasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Masalah klasik yang turut mencuat dalam rapat ini adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Hamid menyoroti kondisi Lapas Kelas IIA Samarinda yang idealnya hanya menampung 217 orang, tetapi kini dihuni lebih dari 768 warga binaan, atau hampir 300% dari kapasitas.
"Overkapasitas terjadi hampir di semua kunjungan kerja kami. Ini sangat memprihatinkan. Butuh tindakan preventif dan kolaborasi lintas sektor," ungkap Hamid.
Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera ditangani, akan berdampak buruk terhadap sistem pemasyarakatan nasional dan mengganggu upaya besar menuju Indonesia Emas 2045.
"Kalau begini terus, bukan Indonesia Emas, bisa-bisa Indonesia cemas. Masa depan generasi muda kita sedang dipertaruhkan," tambahnya.
Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap p
Ekonomi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh
Politik
Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Hukum
Oknum pejabat akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan
Hukum
Perumda Tirtanadi akan melakukan perbaikan pada pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 milimeter yang mengalami kebocoran di
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang te
Daerah