JELAJAHNEWS.ID - Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Balikpapan, Jumat (25/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, antara lain permintaan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, keberadaan warga negara asing (WNA) ilegal, serta overkapasitas lembaga pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Hamid Noor Yasin, secara khusus menanggapi usulan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan menjadi Kelas I Khusus. Ia mengapresiasi kualitas layanan dan fasilitas kantor yang dinilai sangat layak untuk naik kelas.
Baca Juga:"Saya lihat sendiri, tempatnya bersih, fasilitas lengkap, ada ruang salat, bahkan ada musiknya. Tinggal sedikit penyesuaian saja," ujar Hamid.
Namun demikian, ia memberikan catatan kecil agar pengelola kantor lebih memperhatikan suasana saat waktu salat.
"Saya usulkan agar saat salat, terutama Zuhur, musik bisa dimatikan untuk menghormati suasana," tambah politisi Fraksi PKS itu.
Hamid juga menyoroti persoalan warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal. Ia merujuk pada kasus 24 Oktober 2024, ketika seorang WNA tetap tinggal di Kalimantan Timur meski izin tinggalnya telah habis, bahkan menjalankan bisnis ilegal.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
