JELAJAHNEWS.ID -Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat, jumlah anak zero-dose anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar mencapai angka 91.636 jiwa atau sekitar 24% dari total populasi anak-anak Sumut sebanyak 289.000 jiwa pada tahun 2024. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 96.806 jiwa hingga Juli 2025.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk melakukan intervensi langsung guna menekan angka anak yang belum diimunisasi. Pasalnya, menurut data Kementerian Kesehatan RI, kelompok zero-dose sangat rentan terkena penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah, seperti campak, polio, difteri, tetanus, dan hepatitis.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, bertempat di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:"Di PKK kita memiliki Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau langsung ke keluarga. Ini akan kami maksimalkan, bersama dengan peran Posyandu dan Puskesmas," ujar Kahiyang Ayu.
Ia menambahkan, intervensi akan diperluas melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas lokal dan Non-Governmental Organization (NGO), terutama di wilayah terpencil tempat sebagian besar anak zero-dose berada.
"Kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu, dan ini membutuhkan sumber daya besar. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas dan NGO sangat penting," lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menegaskan bahwa peningkatan angka anak zero-dose harus menjadi perhatian serius karena dapat mengancam pencapaian kesehatan masyarakat.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi