Jaga Alam , Songsong Masa Depan: Jejak Konservasi INALUM dari Danau Toba hingga Pesisir Batu Bara
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
JELAJAHNEWS.ID -Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat, jumlah anak zero-dose anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar mencapai angka 91.636 jiwa atau sekitar 24% dari total populasi anak-anak Sumut sebanyak 289.000 jiwa pada tahun 2024. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 96.806 jiwa hingga Juli 2025.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk melakukan intervensi langsung guna menekan angka anak yang belum diimunisasi. Pasalnya, menurut data Kementerian Kesehatan RI, kelompok zero-dose sangat rentan terkena penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah, seperti campak, polio, difteri, tetanus, dan hepatitis.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, bertempat di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:"Di PKK kita memiliki Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau langsung ke keluarga. Ini akan kami maksimalkan, bersama dengan peran Posyandu dan Puskesmas," ujar Kahiyang Ayu.
Ia menambahkan, intervensi akan diperluas melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas lokal dan Non-Governmental Organization (NGO), terutama di wilayah terpencil tempat sebagian besar anak zero-dose berada.
"Kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu, dan ini membutuhkan sumber daya besar. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas dan NGO sangat penting," lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menegaskan bahwa peningkatan angka anak zero-dose harus menjadi perhatian serius karena dapat mengancam pencapaian kesehatan masyarakat.
"Semakin banyak anak yang tidak divaksin, semakin tinggi pula risiko wabah penyakit yang sebenarnya sudah bisa dikendalikan, bahkan diberantas," ujarnya.
Ia menyebut, penyakit seperti tuberkulosis, hepatitis, difteri, dan polio berpotensi kembali merebak jika cakupan imunisasi terus menurun.
"Tahun 2014 kita sudah mendapatkan sertifikat bebas polio. Namun pada 2024, kasus polio kembali muncul di Sumut. Ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman nyata bagi anak-anak lainnya," tambah Faisal.
Melalui intervensi berbasis komunitas dan sistem kesehatan primer, Pemprov Sumut menargetkan penurunan signifikan jumlah anak zero-dose, demi memastikan seluruh anak memperoleh hak dasar mereka atas kesehatan dan perlindungan dari penyakit.(jn/**)
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah