Lebih lanjut, Alex mendorong seluruh instansi terkait untuk segera menindaklanjuti temuan Kementan dengan melakukan klasifikasi tingkat pelanggaran dalam kasus pengoplosan beras. Ia menekankan bahwa proses klasifikasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Selain itu, Alex juga meminta Bapanas, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan pangan, agar menelusuri akar permasalahan munculnya praktik pengoplosan beras. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
"Dengan peta masalah yang jelas, tentu langkah-langkah antisipatif dapat dirumuskan. Komisi IV DPR RI siap mendukung upaya tersebut," ujar Alex yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya melindungi masyarakat sebagai konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pelaku usaha.
"Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan saat mengonsumsi beras, dan para pengusaha dapat menjalankan bisnisnya dengan tenang," tutup Alex.
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yan
Politik
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyiaran tidak menjadi aturan yang memb
Politik
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi