Lebih lanjut, Alex mendorong seluruh instansi terkait untuk segera menindaklanjuti temuan Kementan dengan melakukan klasifikasi tingkat pelanggaran dalam kasus pengoplosan beras. Ia menekankan bahwa proses klasifikasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Selain itu, Alex juga meminta Bapanas, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan pangan, agar menelusuri akar permasalahan munculnya praktik pengoplosan beras. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
"Dengan peta masalah yang jelas, tentu langkah-langkah antisipatif dapat dirumuskan. Komisi IV DPR RI siap mendukung upaya tersebut," ujar Alex yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya melindungi masyarakat sebagai konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pelaku usaha.
"Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan saat mengonsumsi beras, dan para pengusaha dapat menjalankan bisnisnya dengan tenang," tutup Alex.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah
