Lebih lanjut, Alex mendorong seluruh instansi terkait untuk segera menindaklanjuti temuan Kementan dengan melakukan klasifikasi tingkat pelanggaran dalam kasus pengoplosan beras. Ia menekankan bahwa proses klasifikasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Selain itu, Alex juga meminta Bapanas, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan pangan, agar menelusuri akar permasalahan munculnya praktik pengoplosan beras. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
"Dengan peta masalah yang jelas, tentu langkah-langkah antisipatif dapat dirumuskan. Komisi IV DPR RI siap mendukung upaya tersebut," ujar Alex yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya melindungi masyarakat sebagai konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pelaku usaha.
"Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan saat mengonsumsi beras, dan para pengusaha dapat menjalankan bisnisnya dengan tenang," tutup Alex.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
