DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai temuan praktik pengoplosan beras yang diungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti secara hukum. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memproses kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex merespons pengungkapan kasus beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), yang bekerja sama dengan Satgas Pangan, Kejaksaan, Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta unsur pengawasan lainnya di 10 provinsi.
"Pengungkapan praktik pengoplosan ini dilakukan secara resmi dan melibatkan lintas sektor. Bukti-bukti yang ditemukan pun lengkap. Aparat penegak hukum seharusnya dapat segera meningkatkan proses ini ke tahap penyidikan," tegas Alex melalui pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Jumat (18/7/2025).
Kementan diketahui telah menguji 268 merek beras di 13 laboratorium. Hasilnya menunjukkan bahwa 212 merek bermasalah. Dari jumlah tersebut, 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21 persen memiliki berat bersih yang lebih rendah dari label kemasan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Alex menekankan pentingnya tindakan hukum yang tegas dan adil. Ia memperingatkan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku di tingkat hilir, seperti pedagang, tetapi juga menyentuh aktor utama di hulu, yaitu para pengusaha.
"Penegakan hukum jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah