Desakan DPR: Polisi Diminta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai temuan praktik pengoplosan beras yang diungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti secara hukum. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memproses kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex merespons pengungkapan kasus beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), yang bekerja sama dengan Satgas Pangan, Kejaksaan, Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta unsur pengawasan lainnya di 10 provinsi.
"Pengungkapan praktik pengoplosan ini dilakukan secara resmi dan melibatkan lintas sektor. Bukti-bukti yang ditemukan pun lengkap. Aparat penegak hukum seharusnya dapat segera meningkatkan proses ini ke tahap penyidikan," tegas Alex melalui pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Jumat (18/7/2025).
Kementan diketahui telah menguji 268 merek beras di 13 laboratorium. Hasilnya menunjukkan bahwa 212 merek bermasalah. Dari jumlah tersebut, 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21 persen memiliki berat bersih yang lebih rendah dari label kemasan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Alex menekankan pentingnya tindakan hukum yang tegas dan adil. Ia memperingatkan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku di tingkat hilir, seperti pedagang, tetapi juga menyentuh aktor utama di hulu, yaitu para pengusaha.
"Penegakan hukum jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator
Politik
Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan resmi menahan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padangsidimpuan berinisial &ldquoA&rdquo atas dugaan
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan pembagian paket sehat dan pelayanan Posyandu bagi 22 Warga Binaan
Hukum
Kasus hukum yang menjerat Nabilah O&rsquoBrien mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Rikwanto, mengingatkan
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan malam Nuzulul Qur&rsquoan 17 Ramadhan 1447 Hijriah di Lapangan Serbag
Hukum
Semangat Tahun Kuda Api terasa di berbagai kota. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan pembangunan tiga ruas jalan strategis di kawasan Sipiongot, Kabupaten Padanglawas
Daerah
Suasana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi, Selasa (3/3/2026), berubah khidmat saat rangkaian perlombaan keagamaan
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi membuka kegiatan pesantren kilat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Hukum
Kantor berita Iran, Tasnim News Agency dan Fars News Agency, melaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal
Peristiwa