Terkait Tuntutan 17 Pensiunan, Perumda Tirtanadi: Sebagian Dana dari AJB Bumiputera Sudah Diterima
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai temuan praktik pengoplosan beras yang diungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti secara hukum. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memproses kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex merespons pengungkapan kasus beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), yang bekerja sama dengan Satgas Pangan, Kejaksaan, Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta unsur pengawasan lainnya di 10 provinsi.
"Pengungkapan praktik pengoplosan ini dilakukan secara resmi dan melibatkan lintas sektor. Bukti-bukti yang ditemukan pun lengkap. Aparat penegak hukum seharusnya dapat segera meningkatkan proses ini ke tahap penyidikan," tegas Alex melalui pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Jumat (18/7/2025).
Kementan diketahui telah menguji 268 merek beras di 13 laboratorium. Hasilnya menunjukkan bahwa 212 merek bermasalah. Dari jumlah tersebut, 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21 persen memiliki berat bersih yang lebih rendah dari label kemasan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Alex menekankan pentingnya tindakan hukum yang tegas dan adil. Ia memperingatkan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku di tingkat hilir, seperti pedagang, tetapi juga menyentuh aktor utama di hulu, yaitu para pengusaha.
"Penegakan hukum jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yan
Politik
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyiaran tidak menjadi aturan yang memb
Politik
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi