JELAJAHNEWS.ID -Polisi 'Cepek' alias Pak Ogah yang selalu mengatur arus lalu lintas kian menjamur hampir di seluruh persimpangan padat Kota Medan. Warga pun mempertanyakan kinerja polisi yang seharusnya menjadi tanggung jawab dalam tugasnya di jalan raya.
" Lihat saja setiap persimpangan pasti ada yang namanya 'Pak Ogah' mengatur lalu lintas. Polantasnya kemana?," kata Situmeang pengendara sepeda motor pada wartawan, Senin (21/7/2025).
Dia menyebutkan bahwa kehadiran dari pak ogah di persimpangan jalan malah membuat kondisi arus lalu lintas semakin macet. Sebab, mereka seenaknya menghentikan kendaraan dari arah lain dan diberikan jalan karena telah menerima uang.
" Kita sebagai masyarakat dan pengguna jalan merasa kecewa dengan kinerja Polantas jajaran Polda Sumut karena tidak mampu mengatasi persoalan keberadaan pak ogah itu," keluhnya.
Dibagian lain, beredar pula video yang viral di media sosial (medsos) akibat aksi penganiayaan yang terjadi di Jalan Cemara simpang Jalan H Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan oleh sekelompok pak ogah terhadap pengendara ojek online pada Rabu (16/07/2025).
Oleh karenanya, masyarakat menyoroti kinerja dari pimpinan Polantas yakni Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Firman Darmansyah yang dinilai tidak mampu mengatasi masalah keberadaan masalah pak ogah yang ada di setiap persimpangan mengatur arus lalu lintas tersebut.
" Kami kecewa polisi tidak hadir di jalan raya untuk mengatur arus lalu lintas malah yang banyaknya si pak ogah itu hampir di sejumlah persimpangan jalan. Ironisnya, setiap polisi turun ke jalan kalau mau memberi tindakan sanksi atau menilang saja," ungkap warga.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi