Ombudsman RI Dorong Pengawasan Investasi dan Hilirisasi untuk Bebaskan Indonesia dari Perangkap Pendapatan Menengah

FGD tersebut dimoderatori oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi, dan digelar di ruang rapat Gubernur Sumatera Utara. Acara dibuka oleh Inspektur Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, yang mewakili Gubernur Sumut. Dalam sambutannya, Sulaiman menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif Ombudsman.

"Investasi dan hilirisasi bukan hanya wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata baik di pusat maupun di daerah," katanya.

Diskusi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, seperti Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas PMPTSP Sumut Chandra Dalimunte, serta perwakilan dari beberapa kabupaten/kota dan dunia usaha. Peserta membahas capaian realisasi investasi di kuartal ketiga 2025 yang hampir memenuhi target, serta berbagai kendala seperti akses aplikasi perizinan OSS, tumpang tindih regulasi, dan konflik lahan dengan masyarakat.

Menutup diskusi, Inspektur Provinsi Sumut berharap hasil kajian Ombudsman dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah pusat dan daerah.

"Kami berharap hasil kajian ini tidak berhenti pada forum FGD, tetapi menjadi dasar perbaikan tata kelola investasi dan hilirisasi ke depan," pungkasnya.(jn/**)