JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap program investasi dan hilirisasi nasional sebagai strategi untuk menghindarkan Indonesia dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap" yang digelar secara hibrida pada Rabu (22/10/2025).
Pimpinan Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya investasi yang berkualitas dan efisien untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah yang terbatas menjadi tantangan dalam membiayai pembangunan yang kian kompleks.
Baca Juga:
"Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan investasi yang transformatif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ujar Hery.
Hery menjelaskan, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam menjadi salah satu Prioritas Nasional ke-5 dalam RPJMN 2025–2029. Ia menegaskan, terdapat dua sasaran utama yang harus menjadi fokus pengawasan publik, yakni peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan, serta penguatan integrasi ekonomi domestik dan global.
"Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui hilirisasi dan tata kelola investasi yang lebih baik," lanjutnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi