DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo. Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik penanganan perkara yang telah menjadi perhatian publik dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Hinca saat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (30/3/2026), guna menyerahkan hasil RDPU Komisi III. Ia menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum.
Menurut Hinca, langkah tegas perlu segera diambil untuk menjaga marwah institusi kejaksaan sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Ia menilai penanganan perkara yang viral tersebut telah mencoreng citra lembaga.
"Karena ini mempermalukan institusi. Institusi kejaksaan harus kita jaga. Hanya beberapa saja yang kadang-kadang bertindak berlebihan," ujar Hinca.
Ia secara spesifik meminta agar Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dr. Renhard Harve Sembiring, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Dona Martinus Sebayang, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona segera diganti. Keempatnya diketahui menangani perkara Amsal Christy Sitepu yang kini menjadi sorotan luas.
Hinca menilai, kasus yang telah viral dan mendapat perhatian publik tersebut tidak lagi layak ditangani oleh tim yang sama. Ia mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah cepat dengan melakukan pergantian personel serta memberikan penanganan khusus terhadap perkara tersebut.
"Nah, menurut kami, karena ini sudah viral dan diketahui publik, bahkan telah dibahas di Komisi III, sebaiknya Jaksa Agung segera mencopot. Ganti, berikan penanganan khusus, dan dalami semua pihak yang terlibat. Kalau dalam istilah sepak bola, ini seperti mengganti pemain," katanya.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum