Di sisi lain, Pemko Medan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang penjualan daging babi, melainkan untuk menata agar lebih tertib dan terpusat di lokasi yang telah ditentukan.
Pemko berdalih, penataan diperlukan guna menciptakan keteraturan serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat Kota Medan yang majemuk.
Hingga kini, polemik terkait surat edaran tersebut masih berlangsung. Wali Kota Medan, Rico Waas, Kamis (26/2/2026) menyebutkan akan merevisi surat edaran tersebut, dan penjual daging babi diperbolehkan melakukan aktivitas dagangannya.
Baca Juga:
Seperti diketahui, Forum Badan Kemakmuran Masjid (BKM), ormas Islam, dan pengurus BKM dari Kecamatan Medan Kota, Medan Denai, dan Medan Amplas melayangkan protes dan ultimatum kepada Pemko Medan, Kamis (12/2/2026) malam.
Mereka menuntut penutupan dan pelarangan penjualan daging Babi di sekitar Jalan M. Nawi Harahap, Bahagia By Pass, dan Jalan Turi dalam waktu tiga hari. Jika tidak diindahkan, umat Islam yang tergabung dalam Forum BKM Masjid menyatakan siap turun langsung melakukan aksi lapangan.
Bahkan sampai berita ini diterbitkan, pro dan kontra terkait surat edaran penataan penjualan daging babi, menjadi sorotan warganet , dan menuai beragam komentar di media sosial.(jai)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah