JELAJAHNEWS.ID -Pihak Mahkamah Agung (MA) RI telah menolak Kasasi Bupati Langkat Syah Afandin terkait Gugatan Tata Usaha Negara dari 103 guru honorer Kabupaten Langkat dalam kasus kecurangan dan tindak pidana korupsi proses seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebagaimana putusan Kasasi Nomor:345 K/TUN/2025 tertanggal 22 Januari 2026.
" Dunia pendidikan kembali bergejolak, kali ini dengan tegas MA tidak menerima atau menolak Kasasi yang diajukan oleh Bupati Langkat terhadap 103 guru honorer PPPK tahun anggaran 2023 atas kecurangan dalam perekrutannya," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Irvan Saputra didampingi Arta Sigalingging dalam siaran persnya di Medan, Selasa (03/02/2026).
Oleh karenanya, selaku pihak kuasa hukum dari para guru honorer tersebut, LBH Medan mendesak :
1. Bupati Langkat agar segera melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor Perkara : 30/G/2024/PTUN MDN jo Putusan PTTUN Medan Nomor: 162/B/2024/PT.TUN.MDN jo putusan Kasasi Nomor: 345 K/TUN/2025.
2. Bupati Langkat harus membatalkan Pengumuman Kelulusan Seleksi PPPK Langkat Khusus Guru dan Tenaga Pendidikan tahun 2023.
3. Bupati Langkat juga diminta mengumumkan ulang Kelulusan Seleksi PPPK Langkat khusus Guru dan Tenaga Pendidikan tahun 2023 berdasarkan hasil CAT (computer assited test).
" Jadi, bila hal tersebut tidak dilakukan/dilaksanakan maka para guru honorer Langkat dan LBH Medan kembali akan melakukan upaya hukum selanjutnya," tegas dua praktisi hukum muda itu.
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa