JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polda Sumatera Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Polda Sumut dan Forkopimda yang berani melakukan tindakan penegakan hukum. Ini patut menjadi contoh bagi polda lain di Indonesia. Dengan bersatunya Forkopimda, kita bisa bersama-sama menekan peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa," ujar Sahroni, Jumat (22/8/2025),didampingi Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut (BNNP Sumut) Brigjen Toga H. Panjaitan, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajati) Harli Siregar.
Sahroni juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dunia malam dan tempat hiburan di Sumut. Menurutnya, keberadaan tempat hiburan tidak dilarang selama mengikuti aturan hukum. Namun, jika ditemukan penyalahgunaan narkoba, aparat harus bertindak tegas.
Baca Juga:"Tempat hiburan malam silakan beroperasi sesuai koridor hukum. Tetapi kalau ada indikasi narkoba, saya minta Kapolda bertindak tegas, tanpa pandang bulu, siapapun yang berada di belakangnya," tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses hukum yang ditangani Polda Sumut. Sahroni juga mengajak masyarakat dan media untuk berperan aktif mengawasi jalannya penegakan hukum agar tetap transparan dan akuntabel.
Seperti dikethui, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sekitar 10,49 persen penduduk Sumut terdampak penyalahgunaan narkoba. Data tersebut menjadi salah satu dasar penguatan sinergi penegakan hukum antara kepolisian, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya.
Selain isu narkoba, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, Kamis (21/8/2025) juga mengingatkan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme tidak akan dibiarkan. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memberi kewenangan pemerintah untuk mencabut izin badan hukum, izin operasional, hingga menjatuhkan sanksi pidana.
Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara.(*)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah
