Jaga Alam , Songsong Masa Depan: Jejak Konservasi INALUM dari Danau Toba hingga Pesisir Batu Bara
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polda Sumatera Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Polda Sumut dan Forkopimda yang berani melakukan tindakan penegakan hukum. Ini patut menjadi contoh bagi polda lain di Indonesia. Dengan bersatunya Forkopimda, kita bisa bersama-sama menekan peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa," ujar Sahroni, Jumat (22/8/2025),didampingi Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut (BNNP Sumut) Brigjen Toga H. Panjaitan, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajati) Harli Siregar.
Sahroni juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dunia malam dan tempat hiburan di Sumut. Menurutnya, keberadaan tempat hiburan tidak dilarang selama mengikuti aturan hukum. Namun, jika ditemukan penyalahgunaan narkoba, aparat harus bertindak tegas.
Baca Juga:"Tempat hiburan malam silakan beroperasi sesuai koridor hukum. Tetapi kalau ada indikasi narkoba, saya minta Kapolda bertindak tegas, tanpa pandang bulu, siapapun yang berada di belakangnya," tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses hukum yang ditangani Polda Sumut. Sahroni juga mengajak masyarakat dan media untuk berperan aktif mengawasi jalannya penegakan hukum agar tetap transparan dan akuntabel.
Seperti dikethui, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sekitar 10,49 persen penduduk Sumut terdampak penyalahgunaan narkoba. Data tersebut menjadi salah satu dasar penguatan sinergi penegakan hukum antara kepolisian, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya.
Selain isu narkoba, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, Kamis (21/8/2025) juga mengingatkan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme tidak akan dibiarkan. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memberi kewenangan pemerintah untuk mencabut izin badan hukum, izin operasional, hingga menjatuhkan sanksi pidana.
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah