"Pada pagi hari ini, sekitar pukul 10.00 WIB, telah dilakukan serah terima hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara PT Taspen," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).
Hasil perhitungan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK, I Nyoman Wara, kepada KPK. Asep menegaskan, penyidikan telah tuntas dan berkas perkara segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses persidangan.
"Artinya, penanganan perkara PT Taspen di tahap penyidikan sudah selesai. Tinggal kita limpahkan ke penuntutan dan segera disidangkan," lanjut Asep.
Saat awal penyidikan, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 200 miliar. Namun setelah audit mendalam, BPK menetapkan angka final kerugian mencapai Rp 1 triliun.
"Awalnya estimasi Rp 200 miliar, setelah dihitung final menjadi Rp 1 triliun," ungkap Asep.
Sementara itu, I Nyoman Wara menyatakan, pemeriksaan BPK atas permintaan KPK menemukan adanya penyimpangan dalam proses investasi PT Taspen yang berindikasi pidana dan mengakibatkan kerugian negara.
"Dari hasil pemeriksaan BPK, ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1 triliun," kata Nyoman.
Dalam perkara ini, KPK telah menahan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih, yang diduga terlibat dalam penempatan dana investasi senilai Rp 1 triliun secara melawan hukum. Selain itu, KPK juga menahan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP).
"Atas penempatan dana Rp 1 triliun pada RD I-Next G2 yang dikelola PT IIM, ditemukan adanya keuntungan yang dinikmati oleh beberapa pihak," jelas Asep dalam konferensi pers sebelumnya, Rabu (8/1).
Kosasih diduga merugikan negara Rp 200 miliar melalui mekanisme penempatan investasi tersebut.(**/ic)
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
