DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Fahri mengungkapkan, data angka ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) berkisar 10-12 juta unit. Masih ada sekitar 20 juta warga yang terpaksa bertahan di rumah tidak layak huni (RTLH). "Bahkan, sekitar 6 juta orang di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak, dan rumah itu pun bukan milik mereka sendiri," ungkap Fahri.
Sebagai motor utama pembiayaan perumahan nasional, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kesiapannya mengawal cetak biru (roadmap) menuju target besar tersebut. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, pihaknya terus merumuskan strategi inklusif agar pembiayaan hunian bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.
"Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045," terang Nixon.
Salah satu solusi realistis yang ditawarkan adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang. Mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun. Skema ini dinilai krusial. Mengingat, harga hunian yang terus melambung. Sehingga batas keterjangkauan masyarakat, khususnya MBR bisa tetap terjaga.
Nixon menambahkan, kerangka berpikir dalam buku ini sejatinya juga menyentuh tiga isu fundamental. Yakni, tata ruang, demokratisasi lahan, dan instrumen pembiayaan. Nah, tantangan terbesar industri saat ini adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang yang benar-benar murah.
"Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan (affordable). Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat," tegas Nixon.(jn/**)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah