Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Fahri mengungkapkan, data angka ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) berkisar 10-12 juta unit. Masih ada sekitar 20 juta warga yang terpaksa bertahan di rumah tidak layak huni (RTLH). "Bahkan, sekitar 6 juta orang di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak, dan rumah itu pun bukan milik mereka sendiri," ungkap Fahri.
Sebagai motor utama pembiayaan perumahan nasional, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kesiapannya mengawal cetak biru (roadmap) menuju target besar tersebut. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, pihaknya terus merumuskan strategi inklusif agar pembiayaan hunian bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.
"Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045," terang Nixon.
Salah satu solusi realistis yang ditawarkan adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang. Mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun. Skema ini dinilai krusial. Mengingat, harga hunian yang terus melambung. Sehingga batas keterjangkauan masyarakat, khususnya MBR bisa tetap terjaga.
Nixon menambahkan, kerangka berpikir dalam buku ini sejatinya juga menyentuh tiga isu fundamental. Yakni, tata ruang, demokratisasi lahan, dan instrumen pembiayaan. Nah, tantangan terbesar industri saat ini adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang yang benar-benar murah.
"Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan (affordable). Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat," tegas Nixon.(jn/**)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa