RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke-49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desember 2025, total penyaluran KPR BTN menembus sekitar 5,7 juta rumah di seluruh Indonesia.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi BTN membuka akses pembiayaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama 49 tahun, BTN telah menyalurkan KPR dengan total plafon senilai Rp504,18 triliun. Penyaluran tersebut terdiri atas KPR konvensional sebanyak 5,23 juta rumah dan pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah sebanyak 456.749 unit. Adapun 4,38 juta unit disalurkan sebagai KPR subsidi, sedangkan 1,3 juta unit merupakan KPR nonsubsidi.
Baca Juga:Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan, pencapaian ini menunjukkan peran penting BTN dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi rakyat, sekaligus menggerakkan perekonomian nasional melalui sektor perumahan.
"BTN merasa bangga dan bersyukur dapat melayani 5,7 juta keluarga Indonesia dalam 49 tahun terakhir karena pencapaian ini merupakan hasil kerja keras yang konsisten untuk menjadi bank pilihan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hunian impian mereka. Namun, kami tidak ingin berpuas diri karena kami harus terus bekerja untuk jutaan masyarakat lainnya yang belum memiliki rumah ataupun belum mampu merenovasi rumah mereka menjadi lebih layak huni," ujar Nixon dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Penyaluran KPR BTN bermula pada 29 Januari 1974, ketika Menteri Keuangan Ali Wardhana menugaskan BTN sebagai penyelenggara KPR untuk mendukung program perumahan rakyat. BTN resmi menyalurkan KPR perdananya pada 10 Desember 1976 dengan nilai Rp38 juta untuk 17 unit rumah di Semarang dan Surabaya.
Sejak itu, BTN tumbuh menjadi bank pilihan para pembeli rumah pertama (first homebuyers). Hingga kini, KPR tetap menjadi core business BTN dengan kontribusi lebih dari 78% terhadap portofolio dan penguasaan pasar KPR nasional sekitar 40%.
"BTN telah berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui sektor perumahan. Posisi BTN sebagai bank pilihan utama untuk pembiayaan rumah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem properti nasional. Dengan lebih dari 8.000 mitra pengembang dan dukungan pemerintah, BTN memainkan peran penting dalam memberikan dampak turunan kepada 185 subsektor ekonomi di Indonesia," kata Nixon.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyatakan, bahwa BTN merupakan mitra strategis utama bagi para pengembang nasional dalam penyediaan rumah rakyat. Kuatnya citra BTN sebagai bank perumahan membuat masyarakat kerap menyebut rumah bersubsidi maupun rumah dengan FLPP sebagai "rumah BTN".
"Saking terkenalnya BTN sebagai bank penyedia perumahan, kalau mau beli rumah subsidi orang mengatakan 'rumah BTN'. Branding ini sudah melekat sangat lama," ujar Bambang.
Sejarah panjang kemitraan BTN dan REI menjadi fondasi penting dalam mendorong penyediaan hunian layak bagi masyarakat. REI yang telah berdiri selama 53 tahun, dan BTN yang menyalurkan KPR selama 49 tahun, berjalan hampir bersamaan dalam membangun sektor perumahan nasional.
"Jadi memang kami saling mendukung dan bahu-membahu untuk mengembangkan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat," ucapnya.
Namun, Bambang mengingatkan bahwa persaingan penyaluran KPR semakin ketat. Bank-bank lain kini turut menawarkan produk pembiayaan rumah. Sehingga BTN perlu meningkatkan kualitas layanan agar tetap menjadi pilihan utama.
Yang paling dibutuhkan para pengembang saat ini adalah komitmen BTN untuk mempercepat dan menyederhanakan proses KPR, khususnya KPR subsidi. Prosedur yang mudah dan cepat diyakini dapat memperlancar pembiayaan perumahan dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera memiliki rumah.
"Harapan REI kepada BTN tentu komitmen yang lebih kuat, khususnya untuk membantu sektor perumahan. Layanannya perlu terus ditingkatkan agar konsumen bisa mendapatkan KPR bersubsidi dengan proses pengajuan yang sederhana dan lebih cepat," ujar Bambang.
Bambang menegaskan, percepatan layanan KPR menjadi kunci BTN untuk tetap menjadi pemain utama. Termasuk dalam mendukung target besar pemerintah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan hingga beberapa tahun ke depan.
"Dengan proses yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien, target pemerintah sebanyak 3 juta rumah bisa lebih mudah tercapai," tegasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menegaskan, perbankan, khususnya BTN, dan para pengembang adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berkolaborasi dalam penyaluran rumah rakyat, termasuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terlebih, tahun 2025 menjadi tahun yang menantang seiring pelaksanaan program 3 juta rumah.
Junaidi berharap BTN, sebagai pemimpin pasar KPR di Indonesia yang menguasai lebih dari 80% KPR subsidi, dapat terus berkontribusi melalui inovasi pembiayaan dan program lainnya. "Saya melihat BTN kini kian ekspansif. BTN bergerilya ke pelosok desa, menyasar pekerja sektor informal—mulai tukang cukur, pedagang bakso, hingga ojek online—yang selama ini sulit tersentuh layanan perbankan. Ini sudah dibuktikan dengan akad kredit BTN untuk pekerja informal di sejumlah proyek anggota Apersi," ungkap Junaidi.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan, sepanjang 2025 Apersi telah membangun 66.147 rumah subsidi, atau sekitar 29,88% dari total penyaluran KPR FLPP nasional sebesar 221.395 unit. Capaian ini menempatkan Apersi sebagai penyumbang terbesar kedua penyaluran KPR FLPP secara nasional.
Sementara itu, dalam rentang 2022 hingga 14 November 2025, Apersi telah menyalurkan 219.631 rumah subsidi dengan total KPR FLPP yang terserap mencapai sekitar Rp26,3 triliun. Pembangunan rumah tersebut tersebar di 5.416 perumahan yang berada di 311 kabupaten/kota di Indonesia.
Sebanyak 130.514 unit di antaranya merupakan rumah subsidi yang memanfaatkan KPR FLPP yang disalurkan oleh BTN. Artinya, porsi BTN mencapai 59,42% dari total KPR FLPP yang diserap anggota Apersi selama 2022–2025.
"Penyaluran KPR FLPP oleh Apersi dilakukan bersama bank-bank penyalur mitra BP Tapera, salah satunya BTN. Karena itu, sebanyak 3.100 anggota Apersi di sisa waktu Desember ini siap bekerja keras mewujudkan target KPR FLPP nasional tahun ini yang mencapai 350 ribu unit," tegas Junaidi.
Ulang Tahun Ke-49 KPR, BTN Tawarkan Suku Bunga KPR 2,65% di 6 Kota Besar
Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan program suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 2,65% fixed tiga tahun, yang diberikan secara khusus dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun KPR BTN yang ke-49. Program ini menjadi salah satu upaya BTN untuk menjaga posisinya sebagai market leader KPR di Indonesia sekaligus mendukung masyarakat dalam mewujudkan hunian impian secara lebih terjangkau.
Head of Mortgage & Secured Loan Division BTN Sri Soekminiarni menjelaskan bahwa momentum HUT KPR BTN ini dimaknai dengan penyelenggaraan Bale Festival, sebuah pameran gaya hidup yang menggabungkan kebutuhan properti, furnitur, home appliances, food & beverages, fashion, hingga produk perjalanan wisata. Melalui festival tersebut, BTN tidak hanya menghadirkan suku bunga spesial, tetapi juga memberikan berbagai kemudahan tambahan seperti gratis biaya provisi, diskon asuransi jiwa, dan serangkaian penawaran menarik melalui Bale by BTN.
"Kehadiran KPR BTN selama 49 tahun telah membantu jutaan keluarga Indonesia memiliki rumah dengan cara yang terjangkau. Di momentum ulang tahun ini, kami berharap masyarakat tidak hanya mudah memiliki rumah, tetapi juga mudah mengisi rumah dan menikmati waktu bersama keluarga melalui berbagai kolaborasi yang kami hadirkan di Bale Festival," ujar Rini di Jakarta, Rabu (11/12).
Bale Festival digelar secara serentak pada 9–14 Desember 2025 di enam kota besar, yaitu Medan, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Pontianak, dan Makassar. Setiap kota menghadirkan konsep expo yang memperkuat kolaborasi BTN bersama para mitra strategis, mulai dari developer, merchant lifestyle, peritel furnitur dan peralatan rumah tangga, hingga mitra travel dan F&B. BTN berharap kehadiran festival ini dapat meningkatkan brand awareness serta mempercepat realisasi akad KPR baik subsidi maupun non-subsidi, sekaligus memperkuat sinergi dengan pelaku industri perumahan.
Selain promo KPR, masyarakat juga dapat menikmati cashback hingga Rp1 juta untuk transaksi travel bersama Dwidaya Tour, serta cashback 30% di berbagai merchant makanan dan minuman seperti Croco, Raa Cha, Popeyes, D'Cost, Burger King, Ban Ban, Gokana, Grillman, Chopstix, Platinum Resto & Cafe, BMK, Hero, hingga Mitra10. Khusus nasabah segmen Prospera, Private, dan Prioritas, BTN turut memberikan beragam benefit tambahan seperti diskon di Mitra10, voucher hotel hingga Rp4,9 juta, hingga cashback pembelanjaan furnitur.
Melalui Bale by BTN, pengunjung juga dapat mengikuti program menarik berupa lelang barang mulai dari 49 Bale Poin, sebagai bagian dari perayaan 49 tahun perjalanan KPR BTN melayani masyarakat.
Rini menegaskan bahwa perayaan HUT ke-49 KPR bukan hanya selebrasi, tetapi juga bentuk komitmen BTN untuk terus memperluas akses perumahan bagi masyarakat. "Kami berharap program bunga spesial dan berbagai kemudahan di Bale Festival dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memulai perjalanan baru memiliki rumah dengan biaya yang sangat kompetitif," tutur Rini.(jn/**)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik