RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Yang paling dibutuhkan para pengembang saat ini adalah komitmen BTN untuk mempercepat dan menyederhanakan proses KPR, khususnya KPR subsidi. Prosedur yang mudah dan cepat diyakini dapat memperlancar pembiayaan perumahan dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera memiliki rumah.
"Harapan REI kepada BTN tentu komitmen yang lebih kuat, khususnya untuk membantu sektor perumahan. Layanannya perlu terus ditingkatkan agar konsumen bisa mendapatkan KPR bersubsidi dengan proses pengajuan yang sederhana dan lebih cepat," ujar Bambang.
Bambang menegaskan, percepatan layanan KPR menjadi kunci BTN untuk tetap menjadi pemain utama. Termasuk dalam mendukung target besar pemerintah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan hingga beberapa tahun ke depan.
"Dengan proses yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien, target pemerintah sebanyak 3 juta rumah bisa lebih mudah tercapai," tegasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menegaskan, perbankan, khususnya BTN, dan para pengembang adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berkolaborasi dalam penyaluran rumah rakyat, termasuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terlebih, tahun 2025 menjadi tahun yang menantang seiring pelaksanaan program 3 juta rumah.
Junaidi berharap BTN, sebagai pemimpin pasar KPR di Indonesia yang menguasai lebih dari 80% KPR subsidi, dapat terus berkontribusi melalui inovasi pembiayaan dan program lainnya. "Saya melihat BTN kini kian ekspansif. BTN bergerilya ke pelosok desa, menyasar pekerja sektor informal—mulai tukang cukur, pedagang bakso, hingga ojek online—yang selama ini sulit tersentuh layanan perbankan. Ini sudah dibuktikan dengan akad kredit BTN untuk pekerja informal di sejumlah proyek anggota Apersi," ungkap Junaidi.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan, sepanjang 2025 Apersi telah membangun 66.147 rumah subsidi, atau sekitar 29,88% dari total penyaluran KPR FLPP nasional sebesar 221.395 unit. Capaian ini menempatkan Apersi sebagai penyumbang terbesar kedua penyaluran KPR FLPP secara nasional.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik