Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Yang paling dibutuhkan para pengembang saat ini adalah komitmen BTN untuk mempercepat dan menyederhanakan proses KPR, khususnya KPR subsidi. Prosedur yang mudah dan cepat diyakini dapat memperlancar pembiayaan perumahan dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera memiliki rumah.
"Harapan REI kepada BTN tentu komitmen yang lebih kuat, khususnya untuk membantu sektor perumahan. Layanannya perlu terus ditingkatkan agar konsumen bisa mendapatkan KPR bersubsidi dengan proses pengajuan yang sederhana dan lebih cepat," ujar Bambang.
Bambang menegaskan, percepatan layanan KPR menjadi kunci BTN untuk tetap menjadi pemain utama. Termasuk dalam mendukung target besar pemerintah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan hingga beberapa tahun ke depan.
"Dengan proses yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien, target pemerintah sebanyak 3 juta rumah bisa lebih mudah tercapai," tegasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menegaskan, perbankan, khususnya BTN, dan para pengembang adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berkolaborasi dalam penyaluran rumah rakyat, termasuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terlebih, tahun 2025 menjadi tahun yang menantang seiring pelaksanaan program 3 juta rumah.
Junaidi berharap BTN, sebagai pemimpin pasar KPR di Indonesia yang menguasai lebih dari 80% KPR subsidi, dapat terus berkontribusi melalui inovasi pembiayaan dan program lainnya. "Saya melihat BTN kini kian ekspansif. BTN bergerilya ke pelosok desa, menyasar pekerja sektor informal—mulai tukang cukur, pedagang bakso, hingga ojek online—yang selama ini sulit tersentuh layanan perbankan. Ini sudah dibuktikan dengan akad kredit BTN untuk pekerja informal di sejumlah proyek anggota Apersi," ungkap Junaidi.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan, sepanjang 2025 Apersi telah membangun 66.147 rumah subsidi, atau sekitar 29,88% dari total penyaluran KPR FLPP nasional sebesar 221.395 unit. Capaian ini menempatkan Apersi sebagai penyumbang terbesar kedua penyaluran KPR FLPP secara nasional.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi