JELAJAHNEWS.ID -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memproyeksikan tambahan likuiditas Rp25 triliun yang resmi ditempatkan pemerintah akan terserap habis pada akhir 2025. Proyeksi tersebut seiring dengan tingginya permintaan kredit di sektor perumahan maupun nonperumahan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan langkah pemerintah menyalurkan dana segar sangat membantu perbankan di tengah ketatnya persaingan memperoleh pendanaan murah. Menurutnya, persaingan kini beralih dari memperebutkan dana menjadi bagaimana bank menyalurkan kredit.
"Dengan adanya tambahan dana Rp25 triliun, likuiditas tidak lagi menjadi masalah bagi BTN setidaknya untuk enam bulan ke depan. Saya perkirakan Desember sudah terserap habis," ujar Nixon dalam forum Media Gathering BTN 2025: Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga:Perkiraan tersebut didasarkan pada rata-rata penyaluran kredit BTN yang mencapai Rp6–7 triliun per bulan. Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra, menyebut angka tersebut sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). "Realisasi kredit rata-rata kami Rp6–7 triliun per bulan. Jadi pada akhir tahun, Rp25 triliun itu akan habis terserap," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan Rp200 triliun ke lima bank milik negara, termasuk BTN yang memperoleh porsi Rp25 triliun untuk disalurkan ke sektor riil. Dana ini berlaku enam bulan dan bisa diperpanjang.
Nixon menilai skema ini mirip Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19, ketika BTN menerima Rp10 triliun dan berhasil menyalurkannya sebagai kredit hingga ekonomi berangsur pulih. "Kali ini pipeline kredit BTN lebih dari Rp30 triliun. Jadi tambahan likuiditas ini langsung mempercepat realisasi pembiayaan agar nasabah tidak pindah ke bank lain," katanya.
BTN Tekan Biaya Dana, Tingkatkan Profitabilitas
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
