DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Ibu Kota menunjukkan tren penurunan secara tahunan (year-on-year/yoy). Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen kuat dalam menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi.
"Kami mengontrol inflasi secara serius. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan tidak meningkat, justru menurun. Ini sudah diberitakan di berbagai media," ujar Pramono saat menghadiri kegiatan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (28/7/2025).
Untuk menekan laju inflasi, Pemprov DKI telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025.
Baca Juga:"Kami ingin memastikan inflasi tidak melonjak tinggi. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI mengambil langkah-langkah nyata, termasuk pengurangan PBBKB," ujar Pramono.
Kebijakan pengurangan PBBKB ini dibagi menjadi tiga skema insentif, yakni:Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan pribadi,Pengurangan 50 persen untuk kendaraan umum,Pengurangan 80 persen untuk kendaraan pendukung alat utama sistem pertahanan dan keamanan, seperti tank, panser, kendaraan taktis, pesawat, serta kendaraan layanan publik seperti ambulans dan kapal rumah sakit.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak di DKI Jakarta menjadi salah satu alasan pemberian insentif tersebut. Ia menyebutkan bahwa dengan kondisi fiskal yang membaik, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk memberi keringanan kepada masyarakat.
"Dengan adanya peningkatan pendapatan pajak, kami ingin mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung. Waktu pelaksanaan kebijakan ini akan kami umumkan lebih lanjut," pungkasnya.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah