DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dalam proses penunjukan jajaran direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menekankan bahwa seluruh keputusan dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi.
"Itu sudah saya buktikan saat menunjuk jajaran direksi Bank Jakarta. Mereka adalah orang-orang profesional di bidangnya," ujar Pramono di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas kritik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyoroti banyaknya BUMD di Indonesia merugi akibat direksi diisi oleh "orang titipan" atau pihak yang tidak kompeten.
Baca Juga:"Mudah-mudahan Pak Mendagri sering-sering menyampaikan hal seperti itu. Supaya saya bisa mengelola Jakarta tanpa adanya titipan," tambah Pramono.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen direksi, khususnya di Bank Jakarta, dilakukan secara tertutup dari segala bentuk intervensi atau kepentingan pribadi pihak luar. Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov DKI menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dalam pengelolaan BUMD.
"Saya tidak membuka ruang untuk titipan siapa pun dalam penunjukan direksi. Karena yang menjalankan operasional perusahaan adalah mereka," jelas Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan perbedaan peran antara jajaran direksi dan komisaris dalam struktur BUMD. Direksi bertanggung jawab atas operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, sementara komisaris berperan dalam fungsi pengawasan.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah