Bobby Nasution Tekankan Mitigasi Megathrust untuk Lindungi Masyarakat dan Stabilitas Daerah

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mitigasi ancaman gempa Megathrust sebagai langkah strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, potensi bencana Megathrust tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, stabilitas sosial, hingga aspek keamanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (9/6/2026).

Dalam pemaparannya, Bobby menjelaskan bahwa zona Megathrust merupakan wilayah pertemuan antara lempeng samudera dan lempeng benua. Interaksi kedua lempeng tersebut memicu proses subduksi yang berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Larang ASN, Non-ASN, dan Pegawai BUMD Gunakan Vape

"Gempa Megathrust yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004 memicu terjadinya tsunami di Samudera Hindia," kata Bobby.

Ia menjelaskan, Megathrust memiliki sejumlah karakteristik, antara lain magnitudo yang sangat besar, terjadi di zona subduksi, memiliki bidang patahan yang dangkal dan luas, serta berpotensi memicu tsunami berskala besar. Karena itu, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diminta tidak mengabaikan berbagai informasi maupun peringatan dini terkait potensi bencana.

Menurut Bobby, salah satu kawasan yang memiliki potensi ancaman Megathrust berada di wilayah Mentawai dan pesisir pantai barat Sumatera. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan dan upaya mitigasi perlu terus diperkuat untuk mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan apabila bencana terjadi.

Pemerintah Provinsi Sumut, lanjutnya, telah menerapkan berbagai strategi mitigasi melalui pendekatan struktural dan nonstruktural. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan pendekatan sosial budaya, penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian, serta pemanfaatan kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai kebinekaan.

Tidak hanya itu, Pemprov Sumut terus memperkuat kebijakan dan tata kelola kebencanaan, membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, meningkatkan kapasitas serta kesiapsiagaan masyarakat, memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, dan mengoptimalkan pemanfaatan inovasi serta teknologi dalam penanganan bencana.

Bobby juga menyinggung pengalaman penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumut pada November 2025. Menurutnya, dampak bencana tersebut dapat ditangani berkat kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah masyarakat terdampak mencapai 1.803.715 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.209 orang mengungsi, 375 orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, dan 41 orang dinyatakan hilang.

Sebagai bentuk komitmen mempercepat pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut mengalokasikan dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2026–2028 sebesar Rp23,33 triliun. Selain itu, tersedia tambahan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun.

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo mengatakan KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti oleh 60 peserta. Kegiatan tersebut bertujuan membekali calon pemimpin TNI dengan wawasan strategis, pengalaman empiris, serta kemampuan menganalisis penataan wilayah pertahanan secara langsung di daerah.

"Juga memitigasi ancaman dan bencana untuk meningkatkan kemampuan pasis dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman," ujar Teguh.(jns/**)