Bobby Nasution Tekankan Mitigasi Megathrust untuk Lindungi Masyarakat dan Stabilitas Daerah

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mitigasi ancaman gempa Megathrust sebagai langkah strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, potensi bencana Megathrust tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, stabilitas sosial, hingga aspek keamanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (9/6/2026).

Dalam pemaparannya, Bobby menjelaskan bahwa zona Megathrust merupakan wilayah pertemuan antara lempeng samudera dan lempeng benua. Interaksi kedua lempeng tersebut memicu proses subduksi yang berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Larang ASN, Non-ASN, dan Pegawai BUMD Gunakan Vape

"Gempa Megathrust yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004 memicu terjadinya tsunami di Samudera Hindia," kata Bobby.

Ia menjelaskan, Megathrust memiliki sejumlah karakteristik, antara lain magnitudo yang sangat besar, terjadi di zona subduksi, memiliki bidang patahan yang dangkal dan luas, serta berpotensi memicu tsunami berskala besar. Karena itu, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diminta tidak mengabaikan berbagai informasi maupun peringatan dini terkait potensi bencana.

Menurut Bobby, salah satu kawasan yang memiliki potensi ancaman Megathrust berada di wilayah Mentawai dan pesisir pantai barat Sumatera. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan dan upaya mitigasi perlu terus diperkuat untuk mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan apabila bencana terjadi.

Pemerintah Provinsi Sumut, lanjutnya, telah menerapkan berbagai strategi mitigasi melalui pendekatan struktural dan nonstruktural. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan pendekatan sosial budaya, penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian, serta pemanfaatan kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai kebinekaan.