Tirtanadi Tanam 1.000 Pohon di Sibolangit dan Berastagi, Lindungi Kawasan Resapan Air
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumut dalam beberapa hari terakhir. Selain menyoroti gangguan layanan yang dinilai merugikan masyarakat, Bobby juga menilai penyampaian informasi kepada pelanggan terkait jadwal dan wilayah terdampak pemadaman masih belum optimal.
Bobby mengungkapkan banyak keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik bergilir yang terjadi berulang dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai jadwal maupun lokasi yang terdampak, sehingga kesulitan melakukan persiapan.
"Masyarakat sudah mengeluh, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada listrik. Masalahnya, masyarakat tidak diberi informasi yang jelas mengenai pelaksanaannya sehingga tidak memiliki waktu untuk bersiap, dan kondisi ini terjadi berulang setiap hari," kata Bobby Nasution saat meninjau Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Lorong XII Nomor 6, Medan, Senin (8/6/2026).
Baca Juga:Bobby menilai masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang terjadi akibat kerusakan 12 menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang disebabkan cuaca ekstrem. Namun, menurutnya, situasi tersebut seharusnya dibarengi dengan komunikasi yang transparan serta koordinasi yang baik kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan kepada kami di pemerintah daerah, mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN dapat menyampaikan informasi kepada bupati dan wali kota agar mereka bisa membantu menyosialisasikan kepada masyarakat. Jadi jangan seperti ini dan terus beralasan," tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab atas gangguan layanan tersebut, Bobby meminta PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak di Sumut. Kompensasi yang dimaksud tidak harus berupa uang tunai, melainkan dapat diberikan dalam bentuk keringanan tagihan listrik atau diskon pembelian token listrik bagi pelanggan prabayar sesuai ketentuan yang berlaku.
"Besaran kompensasi nanti bisa ditentukan oleh PLN. Yang jelas, kami menekankan harus ada kompensasi. Sebagaimana pelanggan yang terlambat membayar tagihan akan dikenakan sanksi, maka ketika layanan terganggu masyarakat juga berhak mendapatkan perhatian. Kita tunggu dua hingga tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya," ujar Bobby.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik