Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pesan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (15/4/2026).
Mengusung tema "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi", peringatan hari jadi Provinsi Sumut tahun ini tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan pembangunan daerah, tetapi juga momentum memperkuat sinergi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dalam pidatonya, Bobby Nasution menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Sumatera Utara tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga:"Kita meyakini kolaborasi mampu menggerakkan potensi besar daerah, mulai dari wilayah pantai barat hingga pesisir timur, dari pegunungan Bukit Barisan hingga Kepulauan Nias," ujar Bobby yang hadir bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.
Ia mengingatkan bahwa Provinsi Sumatera Utara resmi berdiri pada 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Kini, Sumut berkembang menjadi 33 daerah otonom yang terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa.
Menurut Bobby, keberagaman budaya, geografis, dan potensi sumber daya yang dimiliki Sumatera Utara merupakan kekuatan besar yang harus dikelola melalui semangat kolaborasi agar mampu menghasilkan pembangunan yang merata dan inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diraih Sumut dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat sebesar 4,53 persen, dengan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Sumatera mencapai 23,52 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut mencapai 76,47 poin, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,24 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional yang berada pada 8,25 persen.
Selain itu, gini rasio tercatat sebesar 0,283 poin, sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,32 persen. Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumut tumbuh 5,23 persen dengan PDRB per kapita mencapai Rp78,31 juta.
Pada sektor lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,96 poin, melampaui rata-rata nasional. Sumut juga mencatat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 25,78 juta ton setara karbon dioksida (CO2e).
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut menunjukkan peningkatan kinerja yang ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 sebesar 4,27 poin dengan kategori A- (sangat baik). Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga meningkat menjadi 69,11 poin dengan predikat B.
Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah mencapai 95,62 poin atau kategori sangat baik. Pemprov Sumut juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.
Meski demikian, Bobby mengingatkan bahwa Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat upaya mitigasi bencana, penataan ruang, serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir guna meminimalkan risiko di masa mendatang.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Bobby menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama. Ia menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda.
"Untuk pembangunan SDM, kita masih dihadapkan pada tantangan serius yakni pengguna narkoba yang cukup tinggi. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian yang benar-benar serius dan berkelanjutan terhadap persoalan ini," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution bersama pimpinan DPRD Sumut juga menyerahkan bingkisan kepada para mantan gubernur, mantan sekretaris daerah, dan mantan Ketua DPRD Sumut. Penghargaan serupa diberikan kepada kepala desa, lurah, kepala sekolah, tenaga kesehatan, pelajar, serta putra-putri daerah berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menyampaikan harapannya agar Sumatera Utara terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di usia ke-78 tahun.
"Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk Sumatera Utara. Semoga ke depan Sumut semakin baik, maju, dan masyarakatnya semakin sejahtera," ujar Sutarto.(jns)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik