DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran untuk menghadapi tantangan geopolitik global sekaligus memaksimalkan potensi daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus membuka ruang dialog dengan kalangan ekonom dan lembaga strategis guna memastikan setiap kebijakan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Rudy Brando Hutabarat bersama ekonom senior dan pakar investasi nasional Hendri Saparini di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (16/4/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan investasi, hingga optimalisasi sektor riil berbasis potensi lokal sebagai langkah memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Baca Juga:Menurut Bobby, masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menilai pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama karena stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
"Kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan kami bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Masukan mengenai penekanan inflasi sangat krusial, mengingat Sumut sempat menghadapi tantangan tersebut pada pertengahan tahun lalu. Harapannya, diskusi hari ini menjadi input bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan terobosan yang inovatif," ujar Bobby.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator yang aktif membuka peluang investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Bobby, Sumatera Utara memiliki beragam komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan menjadi industri bernilai tambah tinggi. Namun, sejumlah potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala, termasuk regulasi dan tata kelola.
"Banyak potensi seperti gula merah dan produk herbal yang market-nya sangat besar, namun belum tergarap maksimal secara industri. Kami akan mencoba melihat dari sisi perbaikan tata kelola dan relaksasi regulasi agar investasi, baik asing maupun domestik, bisa masuk dengan lebih mudah ke Sumatera Utara," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Brando Hutabarat menilai sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia menekankan bahwa inovasi kebijakan harus terus dilakukan agar Sumut mampu mempertahankan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu instrumen yang dinilai efektif adalah penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), terutama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
"Inovasi kebijakan harus terus kita dorong agar Sumatera Utara selalu memberikan nuansa positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Rudy.
Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Hendri Saparini menyoroti perlunya penyesuaian strategi pembangunan ekonomi daerah seiring perubahan paradigma ekonomi nasional yang kini mengutamakan investasi berkualitas dan partisipatif.
"Kita perlu melakukan penajaman kebijakan, bukan sekadar efisiensi. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Sumut harus mampu menangkap peluang investasi yang tidak hanya berskala besar, tetapi juga investasi menengah dan kecil yang memiliki kekuatan pasar luar biasa," kata Hendri.
Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat hilirisasi komoditas unggulan seperti singkong dan kelapa sawit agar nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah. Menurutnya, pengembangan industri pengolahan lokal dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, Hendri menilai Sumut memiliki peluang besar di sektor rempah-rempah dan vanila yang kualitasnya mampu bersaing di pasar internasional. Potensi tersebut perlu didukung melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas produksi, dan penguatan identitas produk.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata yang mampu menggerakkan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner dan industri kreatif berbasis budaya lokal.
Tak hanya itu, investasi diaspora dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Hendri mendorong pemerintah memanfaatkan momentum hari besar seperti Lebaran dan Natal untuk menarik minat masyarakat Sumut di perantauan agar berinvestasi di kampung halaman.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik