Bobby Nasution Tekankan Regulasi Pengungsi Harus Jelas, Cegah Dampak Sosial dan Gangguan Keamanan

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan terintegrasi dalam penanganan pengungsi luar negeri agar tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta lembaga internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).

Penegasan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, beserta jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (23/4/2026).

Pertemuan itu membahas penguatan kolaborasi dalam penanganan pengungsi luar negeri di Sumut sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan keimigrasian guna mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Baca Juga:

• Usai Komentarnya Viral Soal Komunitas Lari di Teladan, Kini Bobby Bela Banban

Menurut Bobby, keberadaan pengungsi perlu dikelola secara baik agar tidak memunculkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan. Ia menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah sehingga pelaksanaannya berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Kita ingin memastikan penanganan pengungsi ini benar-benar terintegrasi. Jangan sampai masyarakat kecil terdampak, baik secara ekonomi maupun keamanan. Aturan-aturan dari pemerintah pusat harus kita sesuaikan dengan kondisi di daerah agar tidak muncul masalah hukum di kemudian hari," ujar Bobby.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap mobilitas pengungsi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Bobby berharap Imigrasi bersama lembaga internasional yang menangani pengungsi dapat memperkuat koordinasi dan pengendalian di lapangan.

Menurutnya, pengelolaan pengungsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau lembaga internasional semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain membahas persoalan pengungsi, audiensi tersebut juga membicarakan peningkatan kualitas layanan keimigrasian di Sumatera Utara. Bobby menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembangan layanan terpadu atau layanan satu atap yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian.

"Kami sangat mendukung penyediaan kantor atau gedung layanan. Kita tunggu koordinasi teknisnya agar pelayanan tidak terpencar dan masyarakat bisa lebih nyaman mendapatkan layanan imigrasi dalam satu gedung," katanya.

Menurut Bobby, keberadaan fasilitas pelayanan yang terpusat akan memudahkan masyarakat maupun warga negara asing dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi keimigrasian. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Parlindungan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap berbagai program keimigrasian yang sedang dijalankan.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan pergerakan pengungsi di wilayah Sumut yang jumlahnya masih cukup signifikan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pengungsi tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berterima kasih atas waktu dan dukungan Bapak Gubernur. Saat ini kami terus memantau pergerakan pengungsi yang jumlahnya cukup signifikan di Sumut. Kami juga melaporkan koordinasi dengan pusat terkait rencana kunjungan Menteri ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung program-program strategis keimigrasian," ujar Parlindungan.