JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama pemerintah kabupaten/kota terkait pengendalian inflasi daerah dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Medan, Rabu (23/4/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumut dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan komoditas, khususnya bahan pangan, di seluruh wilayah Sumatera Utara. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Penandatanganan MoU dilakukan antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang diwakili oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Sementara untuk wilayah Kepulauan Nias, kerja sama diwakili oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
Baca Juga:Penetapan kedua wilayah tersebut didasarkan pada indikator Indeks Harga Konsumen (IHK), yang menjadi alat ukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa sekaligus acuan utama dalam penghitungan tingkat inflasi daerah.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Poppy Marulita Hutagalung menjelaskan, kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan stabilitas pangan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan pasokan hingga distribusi ke masyarakat.
"Bagaimana pasokan yang ada bisa tepat komoditas, tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat waktu pengirimannya. Termasuk kolaborasi ini untuk memantau sekaligus mengawasi ketersediaan pangan secara umum, dan juga untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG)," ujar Poppy menyampaikan arahan Gubernur Bobby Nasution.
Menurutnya, implementasi kesepakatan akan dilakukan melalui optimalisasi berbagai program pengendalian inflasi, antara lain Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah yang mengedepankan pendekatan 4T, yaitu tepat komoditas, tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat waktu.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik