Bobby Nasution Teken MoU Pengendalian Inflasi dengan Kabupaten/Kota, Perkuat Stabilitas Pangan di Sumut

Selain menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah juga memperkuat sistem distribusi pangan agar lebih efisien dan terpantau. Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan Toko Pantau Inflasi di lima hingga sepuluh titik strategis, pemanfaatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Sistem Informasi Harga Pangan Komoditas Utama (SiHarapanKu), serta Kios Outlet Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi pendataan pada berbagai simpul distribusi perdagangan guna memastikan arus barang berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

"Memastikan keterjangkauan harga melalui sistem peringatan dini terhadap harga pangan komoditas penting menggunakan aplikasi SP2KP dan SiHarapanKu, serta melakukan sosialisasi harga eceran tertinggi atau harga acuan pembelian dan penjualan (HET/HAP). Juga pelaporan yang tepat sesuai aturan dan optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait serta mitra pangan," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama ini juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah Kepulauan Nias yang hingga kini masih bergantung pada pasokan sejumlah komoditas pangan strategis dari luar daerah. Oleh karena itu, penguatan distribusi dan pengawasan pasokan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas harga di kawasan tersebut.

Melalui MoU ini, pemerintah berharap pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan. Kolaborasi antardaerah dinilai menjadi faktor penting untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.

Kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, disesuaikan, atau diakhiri berdasarkan persetujuan seluruh pihak yang terlibat.(jns)