Sementara itu, jalur afirmasi diprioritaskan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Kuota yang disediakan paling sedikit 30 persen untuk SMA dan paling sedikit 20 persen untuk SMK.
Adapun jalur prestasi ditujukan bagi calon murid yang memiliki pencapaian akademik maupun nonakademik. Jalur ini mendapat kuota paling sedikit 35 persen untuk SMA dan paling sedikit 70 persen untuk SMK.
Sedangkan jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota paling banyak lima persen.
Selain ketentuan jalur penerimaan, juknis juga mengatur sejumlah persyaratan umum bagi calon peserta didik. Salah satunya, calon murid baru harus berusia paling tinggi 21 tahun saat pendaftaran yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang sah.
Calon murid juga wajib menyerahkan bukti kelulusan berupa ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) setelah menyelesaikan pendidikan kelas IX SMP atau sederajat.
Khusus jalur domisili, calon peserta didik diwajibkan melampirkan Kartu Keluarga (KK) yang telah diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik