Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengapresiasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terhadap usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan status hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) menjadi Perseroan Terbatas (PT) AIJ.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (6/5/2026). Rapat turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, serta pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
Wagub Surya menilai perubahan status hukum PD AIJ menjadi PT AIJ merupakan langkah strategis untuk mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih profesional, adaptif, dan kompetitif.
Baca Juga:"Kalau sudah disetujui, tentu bisa masuk untuk pembahasan di DPRD. Nanti kita siapkan segala sesuatunya. Intinya kita fokus untuk pengembangan perusahaan (BUMD) ini," ujar Surya usai rapat paripurna.
Menurutnya, perubahan status badan hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain membahas Ranperda perubahan status PD AIJ, rapat paripurna juga menyetujui rencana kerja sama antara Pemprov Sumut dan Ironman Group Amerika Serikat (AS) dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan berkelanjutan di Sumatera Utara.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk menghadirkan berbagai ajang olahraga berskala nasional maupun internasional guna meningkatkan daya tarik wisata daerah, khususnya kawasan Danau Toba yang merupakan destinasi pariwisata prioritas nasional.
"Agar program wisata yang dilaksanakan di Sumatera Utara ini bisa lebih baik. Karena dengan event skala besar ini sangat mendukung kehadiran wisatawan sekaligus memperkenalkan objek wisata kita kepada dunia, khususnya Danau Toba. Semoga ini berdampak sangat baik bagi kita," kata Surya.
Pemerintah Provinsi Sumut menilai penyelenggaraan event internasional tidak hanya berdampak terhadap sektor pariwisata, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, pelaku usaha lokal, serta sektor jasa dan perhotelan.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan menyebut usulan perubahan status hukum PD AIJ telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Menurut Aripay, regulasi tersebut memang mendorong BUMD untuk menyesuaikan bentuk badan hukumnya agar lebih fleksibel dalam pengelolaan usaha dan pengembangan bisnis.
"Ketentuan Peraturan Pemerintah sudah mengatur bahwa BUMD didorong melakukan perubahan bentuk atau status hukum, dari perusahaan daerah menjadi PT, Perusahaan Umum Daerah (Perumda), atau Perseroan Daerah (Perseroda). Jadi sebenarnya ini sudah lama, dan kita apresiasi langkah Pemprov Sumut menyiapkannya," ujarnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik