Ia menilai pemanfaatan teknologi dalam pemetaan potensi bencana menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih cepat dan terukur.
Sementara itu, Ketua FPRB Provinsi Sumut Bahdin Nur Tanjung menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan wadah koordinasi berbagai unsur masyarakat yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.
Menurut Bahdin, FPRB melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengusaha, relawan, akademisi, hingga media massa untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan kebencanaan di Sumut.
"Kami hadir sebagai pengurus sekaligus aktivis yang ditugaskan melakukan koordinasi penanggulangan bencana dari segala aspek. Sumut merupakan salah satu provinsi yang telah membentuk forum ini, dan saat ini kami memasuki periode kedua," jelas Bahdin.
Ia juga menyampaikan bahwa FPRB telah turun langsung membantu penanganan sejumlah bencana di berbagai daerah di Sumut, seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat. Bantuan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta dukungan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.
Melalui audiensi tersebut, FPRB berharap memperoleh arahan dan dukungan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Sumut dalam menyusun konsep penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik