Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan Puskesmas rawat inap di wilayah terpencil. Langkah tersebut dilakukan menyusul peristiwa seorang ibu hamil di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang harus ditandu sejauh sekitar 30 kilometer selama enam jam akibat rusaknya akses jalan dan jauhnya fasilitas kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (12/5/2026). Menurut Bobby, kejadian tersebut menjadi pengingat penting bahwa pelayanan kesehatan di daerah terpencil masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau," ujar Bobby.
Baca Juga:Ia menilai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan kesehatan yang masih minim dan sulit dilalui, terutama di sejumlah wilayah pedalaman.
Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Pemprov Sumut mendorong peningkatan status sejumlah Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, khususnya bagi daerah yang berjarak lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit terdekat.
"Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi Puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini," katanya.
Bobby menjelaskan, pemerintah provinsi telah meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan evaluasi serta pengecekan standar fasilitas Puskesmas di wilayah masing-masing. Evaluasi tersebut meliputi kesiapan sarana, tenaga kesehatan, hingga kemampuan pelayanan medis dasar.
Menurut dia, apabila standar pelayanan telah terpenuhi, Pemprov Sumut siap memberikan dukungan anggaran guna mempercepat peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap," ujarnya.
Ia menambahkan, program peningkatan Puskesmas rawat inap sebenarnya direncanakan mulai berjalan pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat menjadi tahun ini setelah adanya dukungan bantuan dari pemerintah pusat.
"Awalnya direncanakan mulai 2027, tetapi kita percepat tahun ini karena ada dukungan bantuan dari pemerintah pusat," kata Bobby.
Selain memperkuat layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah terpencil. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempercepat mobilitas warga, terutama dalam kondisi darurat kesehatan.
Bobby menegaskan, pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi kabupaten dan kota yang membutuhkan bantuan peningkatan fasilitas kesehatan maupun pembangunan infrastruktur pendukung. Meski demikian, realisasi bantuan tetap memerlukan pengajuan resmi dari pemerintah daerah setempat.
"Kita bukan hanya mendorong programnya, tetapi juga menyiapkan dukungan keuangannya. Tinggal bagaimana kabupaten dan kota mengajukan sesuai kebutuhan daerahnya," pungkasnya.(jns)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi