Menurut dia, apabila standar pelayanan telah terpenuhi, Pemprov Sumut siap memberikan dukungan anggaran guna mempercepat peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap," ujarnya.
Ia menambahkan, program peningkatan Puskesmas rawat inap sebenarnya direncanakan mulai berjalan pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat menjadi tahun ini setelah adanya dukungan bantuan dari pemerintah pusat.
"Awalnya direncanakan mulai 2027, tetapi kita percepat tahun ini karena ada dukungan bantuan dari pemerintah pusat," kata Bobby.
Selain memperkuat layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah terpencil. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempercepat mobilitas warga, terutama dalam kondisi darurat kesehatan.
Bobby menegaskan, pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi kabupaten dan kota yang membutuhkan bantuan peningkatan fasilitas kesehatan maupun pembangunan infrastruktur pendukung. Meski demikian, realisasi bantuan tetap memerlukan pengajuan resmi dari pemerintah daerah setempat.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik