DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus mudah diakses tanpa hambatan, terutama bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Pertemuan itu dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, serta jajaran BPJS Kesehatan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut di sektor kesehatan. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari seluruh pihak agar program tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Baca Juga:
"Kami mengapresiasi dukungan semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara, khususnya BPJS Kesehatan. Ini merupakan urusan wajib pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bobby Nasution.
Meski capaian layanan kesehatan di Sumut dinilai cukup baik, Bobby mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah adanya pembatasan jenis layanan kesehatan berdasarkan penyakit maupun penyebab penyakit tertentu.
Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).
"Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu, Program Berobat Gratis menjadi program utama. Apalagi capaian UHC di Sumut berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan sehingga masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan," tegasnya.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumut mengarahkan alokasi anggaran kesehatan secara tepat sasaran. Menurutnya, sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
"Dengan begitu, anggaran yang terbatas di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.
Baca Juga:
Selain memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan, Bobby menilai kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga harus menjadi perhatian utama. Ia menegaskan masyarakat berharap memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan terhadap pasien.
"Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, kami berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi Sumut juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut yang telah mendukung peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.
Menurut Akmal, BPJS Kesehatan mendukung penuh Program Berobat Gratis (Probis) yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumut.
"BPJS Kesehatan siap mendukung program-program pelayanan kesehatan di Sumatera Utara agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Akmal.
Baca Juga:
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik