Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Selain itu, Bobby juga menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, seperti sektor pertambangan dan pembangkit listrik. Ia menilai sektor-sektor tersebut memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan pencabutan izin.
"Perusahaan yang tidak sejalan dengan Perhutani, seperti pertambangan dan pembangkit listrik, perlu dikaji lebih lanjut terkait kemungkinan pencabutan izinnya. Selain itu, pasca pencabutan izin, potensi konflik di lapangan juga harus diantisipasi," ujarnya.
Ia menambahkan, lahan yang ditinggalkan tanpa pengelolaan berpotensi memicu penjarahan atau klaim kepemilikan oleh berbagai pihak, bahkan dalam waktu singkat.
"Dalam satu hari saja lahan ditinggalkan, bisa muncul penjarahan atau klaim sepihak atas nama masyarakat. Ini harus diantisipasi sejak awal," kata Bobby.
Karena itu, ia mendorong para bupati dan wali kota di Sumut untuk turut memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi masyarakat setempat.
"Kami berharap kebijakan ini dibahas secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah agar implementasinya berjalan baik dan minim konflik," tuturnya.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah