RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Kamis (5/2/2026). Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Pemberian sertifikat halal ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam program pembinaan kemandirian WBP, khususnya pada sektor kegiatan kerja dan produksi. Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan warga binaan dipastikan telah memenuhi standar kehalalan, keamanan, dan mutu produksi, sehingga layak dipasarkan kepada masyarakat luas.
Sertifikat halal tersebut diserahkan kepada Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi selaku pengelola program pembinaan keterampilan dan produksi warga binaan. Sertifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap hasil karya warga binaan.
Baca Juga:Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi melalui Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Mismin Handoko, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antara BPJPH dan Dinas Koperasi UMKM. Menurutnya, dukungan lintas sektor sangat berperan dalam mendorong keberhasilan program pembinaan di dalam lapas.
"Penyerahan sertifikat halal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk hasil karya warga binaan. Dengan adanya jaminan halal, produk yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga memiliki daya saing di pasar," ujar Mismin.
Ia menambahkan, keterampilan yang diperoleh warga binaan melalui program kemandirian tersebut diharapkan dapat menjadi bekal nyata saat mereka kembali dan berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun regional.
Lebih lanjut, Mismin menegaskan bahwa program kemandirian di Lapas Bagansiapiapi tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan kerja semata, tetapi juga mencakup pemenuhan aspek legalitas serta standar mutu produk. Hal ini dilakukan agar pembinaan berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan pasar.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik