DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Kamis (5/2/2026). Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Pemberian sertifikat halal ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam program pembinaan kemandirian WBP, khususnya pada sektor kegiatan kerja dan produksi. Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan warga binaan dipastikan telah memenuhi standar kehalalan, keamanan, dan mutu produksi, sehingga layak dipasarkan kepada masyarakat luas.
Sertifikat halal tersebut diserahkan kepada Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi selaku pengelola program pembinaan keterampilan dan produksi warga binaan. Sertifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap hasil karya warga binaan.
Baca Juga:Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi melalui Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Mismin Handoko, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antara BPJPH dan Dinas Koperasi UMKM. Menurutnya, dukungan lintas sektor sangat berperan dalam mendorong keberhasilan program pembinaan di dalam lapas.
"Penyerahan sertifikat halal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk hasil karya warga binaan. Dengan adanya jaminan halal, produk yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga memiliki daya saing di pasar," ujar Mismin.
Ia menambahkan, keterampilan yang diperoleh warga binaan melalui program kemandirian tersebut diharapkan dapat menjadi bekal nyata saat mereka kembali dan berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun regional.
Lebih lanjut, Mismin menegaskan bahwa program kemandirian di Lapas Bagansiapiapi tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan kerja semata, tetapi juga mencakup pemenuhan aspek legalitas serta standar mutu produk. Hal ini dilakukan agar pembinaan berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan pasar.
Melalui penyerahan sertifikat halal ini, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan berbasis produktivitas dan kewirausahaan. Produk-produk unggulan warga binaan yang telah bersertifikat halal diharapkan mampu bersaing secara sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan setelah masa pidana berakhir.(**)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik