Aksi Demo di Balai Kota Medan, Tolak Surat Edaran Penataan Daging Babi
Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan,Kamis (26/2/2026), menolak surat edaran Pemerintah Kota (Pemko)
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Kamis (5/2/2026). Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Pemberian sertifikat halal ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam program pembinaan kemandirian WBP, khususnya pada sektor kegiatan kerja dan produksi. Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan warga binaan dipastikan telah memenuhi standar kehalalan, keamanan, dan mutu produksi, sehingga layak dipasarkan kepada masyarakat luas.
Sertifikat halal tersebut diserahkan kepada Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi selaku pengelola program pembinaan keterampilan dan produksi warga binaan. Sertifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap hasil karya warga binaan.
Baca Juga:Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi melalui Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Mismin Handoko, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antara BPJPH dan Dinas Koperasi UMKM. Menurutnya, dukungan lintas sektor sangat berperan dalam mendorong keberhasilan program pembinaan di dalam lapas.
"Penyerahan sertifikat halal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk hasil karya warga binaan. Dengan adanya jaminan halal, produk yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga memiliki daya saing di pasar," ujar Mismin.
Ia menambahkan, keterampilan yang diperoleh warga binaan melalui program kemandirian tersebut diharapkan dapat menjadi bekal nyata saat mereka kembali dan berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun regional.
Lebih lanjut, Mismin menegaskan bahwa program kemandirian di Lapas Bagansiapiapi tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan kerja semata, tetapi juga mencakup pemenuhan aspek legalitas serta standar mutu produk. Hal ini dilakukan agar pembinaan berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan pasar.
Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan,Kamis (26/2/2026), menolak surat edaran Pemerintah Kota (Pemko)
Peristiwa
Produk minuman Rowbin Cafe yang dikelola warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi menerima sertifikat halal
Hukum
Surat edaran Wali Kota Medan yang melarang penjualan daging babi di bahu jalan menuai reaksi dari masyarakat. Pemerintah Kota (Pemko) Medan
Peristiwa
Komisi X DPR RI menyoroti dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Brimob Polri hingga menyebabkan meninggalnya seorang siswa di Kota
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah merumuskan penerapan kecerdasan buatan atau Artificia
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota
Daerah
Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi terdakwa dalam kasus
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan Posyandu Pralansia dan Lansia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WB
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar doa bersama dan tausiyah dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hij
Hukum
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan menangkap AMR (31), pemilik sekaligus pengajar Pondok Pesantren AlMudzakir
Peristiwa