Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah demi kelancaran kegiatan.
"Kami membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan pertunjukan budaya, materi sejarah dan adat, serta pemandu wisata yang akan mendampingi para taruna saat kunjungan budaya," kata Rasyid.
Ia menambahkan, APCS tidak hanya bertujuan membangun kepercayaan antar-taruna, tetapi juga memperkenalkan Indonesia sebagai negara maritim yang kaya budaya dan terbuka terhadap kerja sama internasional.
Melalui APCS 2026, Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai destinasi budaya dan pariwisata unggulan, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui promosi di tingkat global.(jns)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
