DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Sekitar 200 taruna angkatan laut dari 46 negara dijadwalkan akan singgah di Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026. Momentum internasional ini dipandang sebagai peluang besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan produk UMKM Sumut kepada dunia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan APCS 2026, khususnya saat para taruna berlabuh di Dermaga Belawan pada 5–8 April 2026. Dukungan tersebut ditegaskan oleh Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap dalam pertemuan bersama panitia pelaksana kegiatan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (22/1/2026).
Sulaiman menilai kehadiran taruna dari berbagai benua merupakan kesempatan strategis untuk menampilkan wajah Sumatera Utara yang ramah, kaya budaya, dan memiliki potensi wisata yang beragam.
"Ini bukan sekadar kegiatan militer, tetapi juga ajang diplomasi budaya. Para taruna akan melihat langsung warisan sejarah seperti Istana Maimon dan Tjong A Fie, serta merasakan suasana Kota Medan," ujarnya.
APCS merupakan program kerja sama internasional yang digagas TNI AL untuk mempererat hubungan antar-calon perwira muda angkatan laut. Kegiatan ini akan berlangsung selama 24 Maret hingga 16 April 2026, dengan menggunakan KRI Bima Suci sebagai sarana pelayaran.
Rangkaian perjalanan dimulai dari Surabaya, dilanjutkan ke Jakarta, kemudian menuju Belawan, Sumatera Utara, sebelum berlayar ke Kolombia. Selama singgah di Sumut, para taruna akan mengikuti berbagai agenda budaya, termasuk pertunjukan seni tradisional, culture visit, serta jamuan kuliner khas daerah.
Pemprov Sumut bersama Pemerintah Kota Medan berencana melibatkan pelaku seni dan UMKM lokal agar manfaat kegiatan ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Produk unggulan daerah akan ditampilkan dalam berbagai acara resmi, termasuk deck reception di atas kapal.
Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah demi kelancaran kegiatan.
"Kami membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan pertunjukan budaya, materi sejarah dan adat, serta pemandu wisata yang akan mendampingi para taruna saat kunjungan budaya," kata Rasyid.
Ia menambahkan, APCS tidak hanya bertujuan membangun kepercayaan antar-taruna, tetapi juga memperkenalkan Indonesia sebagai negara maritim yang kaya budaya dan terbuka terhadap kerja sama internasional.
Melalui APCS 2026, Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai destinasi budaya dan pariwisata unggulan, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui promosi di tingkat global.(jns)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah