Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memberikan tekanan serius terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Kelompok ini dinilai menjadi pihak yang paling rentan karena tidak memperoleh berbagai bentuk perlindungan pemerintah yang umumnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi akan menambah beban pengeluaran rumah tangga kelas menengah yang saat ini juga menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.
"Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu," ujar Budi, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga:Ia menegaskan bahwa dampak pelemahan rupiah tidak dapat dianggap sepele. Selain memengaruhi biaya impor dan harga berbagai komoditas, kondisi tersebut juga berimbas pada meningkatnya harga kebutuhan konsumsi sehari-hari yang harus ditanggung masyarakat.
Menurut Budi, melemahnya kurs rupiah yang disertai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi indikator adanya tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga. Situasi tersebut, kata dia, berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat," katanya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah berisiko mengalami penurunan status ekonomi apabila tekanan biaya hidup terus meningkat tanpa diimbangi kebijakan perlindungan yang memadai. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena proses pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang telah kehilangan kemampuan finansial tidaklah mudah.
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik