Kenaikan BBM Non-Subsidi Dinilai Tekan Daya Beli Kelas Menengah

JELAJAHNEWS.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memberikan tekanan serius terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Kelompok ini dinilai menjadi pihak yang paling rentan karena tidak memperoleh berbagai bentuk perlindungan pemerintah yang umumnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi akan menambah beban pengeluaran rumah tangga kelas menengah yang saat ini juga menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.

"Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu," ujar Budi, Kamis (11/6/2026).

Baca Juga:

• Operator SPBU Diperiksa, Polres Tapsel Bongkar Jejak Distribusi Biosolar Subsidi di Paluta

Ia menegaskan bahwa dampak pelemahan rupiah tidak dapat dianggap sepele. Selain memengaruhi biaya impor dan harga berbagai komoditas, kondisi tersebut juga berimbas pada meningkatnya harga kebutuhan konsumsi sehari-hari yang harus ditanggung masyarakat.

Menurut Budi, melemahnya kurs rupiah yang disertai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi indikator adanya tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga. Situasi tersebut, kata dia, berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat," katanya.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah berisiko mengalami penurunan status ekonomi apabila tekanan biaya hidup terus meningkat tanpa diimbangi kebijakan perlindungan yang memadai. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena proses pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang telah kehilangan kemampuan finansial tidaklah mudah.

"Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati," tegasnya.

Lebih lanjut, Budi meminta pemerintah melihat persoalan kenaikan harga BBM non-subsidi dan pelemahan rupiah secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada stabilitas indikator makroekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan belanja masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi pemerintah terkait kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Menurutnya, DPR maupun masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai dasar pengambilan kebijakan serta dampak yang mungkin timbul terhadap kondisi ekonomi nasional.

Budi menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, menjadi langkah penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor," pungkasnya.(jn/**)