Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menemui ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyatakan dukungan terhadap sejumlah tuntutan yang disampaikan para buruh, terutama terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyediaan rumah layak, dan penurunan harga bahan pokok.
Sebelum berdialog langsung di hadapan massa, Gubernur Bobby terlebih dahulu menerima perwakilan serikat buruh di ruang kerjanya untuk membahas secara rinci aspirasi yang mereka bawa.
"Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung apa yang disuarakan teman-teman serikat buruh," ujar Bobby di hadapan perwakilan buruh.
Baca Juga:Menanggapi tuntutan kenaikan UMP 2026, Bobby menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Namun, ia menilai ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi sebelum penetapan upah dilakukan, salah satunya praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak di berbagai sektor.
"Untuk menyampaikan angka UMP yang sesuai, pekerjaan rumah kita adalah memberantas pungli atau kutipan-kutipan yang membebani pelaku usaha," katanya.
Menurut Bobby, praktik pungli selama ini menjadi salah satu faktor yang menekan pelaku usaha dan berdampak pada rendahnya upah buruh. Ia mengajak semua pihak, termasuk serikat pekerja, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menghapus pungli agar kesejahteraan buruh dapat meningkat.
"Mari kita jadikan ini persoalan bersama. Kita bentuk satuan tugas (satgas) untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Daripada pungli masuk ke kantong yang tidak jelas, lebih baik dana itu digunakan untuk menaikkan upah buruh," tegasnya.
Bobby juga mengajak serikat buruh menyepakati langkah bersama dalam pemberantasan pungli. Ia optimistis, jika persoalan tersebut bisa diselesaikan hingga akhir tahun, maka kenaikan upah yang diharapkan buruh dapat direalisasikan pada 2026.
"Nanti teman-teman dorong ketuanya untuk menyepakati persoalan pungli ini. Kita kerjakan bersama hingga akhir tahun, supaya bisa ditetapkan angka kenaikan upah yang sesuai keinginan teman-teman," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan massa buruh, Donal Sitorus, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Gubernur Bobby Nasution terhadap aspirasi para pekerja.
"Pak Gubernur merespons dengan baik dan sepakat menaikkan upah pada 2026. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau," ungkap Donal di hadapan massa aksi.
Dengan adanya komitmen tersebut, para buruh berharap langkah konkret Pemprov Sumut dalam memberantas pungli dapat segera terealisasi agar kesejahteraan pekerja semakin membaik di tahun mendatang.(jns/**)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa