DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menemui ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyatakan dukungan terhadap sejumlah tuntutan yang disampaikan para buruh, terutama terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyediaan rumah layak, dan penurunan harga bahan pokok.
Sebelum berdialog langsung di hadapan massa, Gubernur Bobby terlebih dahulu menerima perwakilan serikat buruh di ruang kerjanya untuk membahas secara rinci aspirasi yang mereka bawa.
"Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung apa yang disuarakan teman-teman serikat buruh," ujar Bobby di hadapan perwakilan buruh.
Baca Juga:Menanggapi tuntutan kenaikan UMP 2026, Bobby menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Namun, ia menilai ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi sebelum penetapan upah dilakukan, salah satunya praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak di berbagai sektor.
"Untuk menyampaikan angka UMP yang sesuai, pekerjaan rumah kita adalah memberantas pungli atau kutipan-kutipan yang membebani pelaku usaha," katanya.
Menurut Bobby, praktik pungli selama ini menjadi salah satu faktor yang menekan pelaku usaha dan berdampak pada rendahnya upah buruh. Ia mengajak semua pihak, termasuk serikat pekerja, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menghapus pungli agar kesejahteraan buruh dapat meningkat.
"Mari kita jadikan ini persoalan bersama. Kita bentuk satuan tugas (satgas) untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Daripada pungli masuk ke kantong yang tidak jelas, lebih baik dana itu digunakan untuk menaikkan upah buruh," tegasnya.
Bobby juga mengajak serikat buruh menyepakati langkah bersama dalam pemberantasan pungli. Ia optimistis, jika persoalan tersebut bisa diselesaikan hingga akhir tahun, maka kenaikan upah yang diharapkan buruh dapat direalisasikan pada 2026.
"Nanti teman-teman dorong ketuanya untuk menyepakati persoalan pungli ini. Kita kerjakan bersama hingga akhir tahun, supaya bisa ditetapkan angka kenaikan upah yang sesuai keinginan teman-teman," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan massa buruh, Donal Sitorus, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Gubernur Bobby Nasution terhadap aspirasi para pekerja.
"Pak Gubernur merespons dengan baik dan sepakat menaikkan upah pada 2026. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau," ungkap Donal di hadapan massa aksi.
Dengan adanya komitmen tersebut, para buruh berharap langkah konkret Pemprov Sumut dalam memberantas pungli dapat segera terealisasi agar kesejahteraan pekerja semakin membaik di tahun mendatang.(jns/**)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik