Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menemui ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyatakan dukungan terhadap sejumlah tuntutan yang disampaikan para buruh, terutama terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyediaan rumah layak, dan penurunan harga bahan pokok.
Sebelum berdialog langsung di hadapan massa, Gubernur Bobby terlebih dahulu menerima perwakilan serikat buruh di ruang kerjanya untuk membahas secara rinci aspirasi yang mereka bawa.
"Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung apa yang disuarakan teman-teman serikat buruh," ujar Bobby di hadapan perwakilan buruh.
Baca Juga:Menanggapi tuntutan kenaikan UMP 2026, Bobby menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Namun, ia menilai ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi sebelum penetapan upah dilakukan, salah satunya praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak di berbagai sektor.
"Untuk menyampaikan angka UMP yang sesuai, pekerjaan rumah kita adalah memberantas pungli atau kutipan-kutipan yang membebani pelaku usaha," katanya.
Menurut Bobby, praktik pungli selama ini menjadi salah satu faktor yang menekan pelaku usaha dan berdampak pada rendahnya upah buruh. Ia mengajak semua pihak, termasuk serikat pekerja, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menghapus pungli agar kesejahteraan buruh dapat meningkat.
"Mari kita jadikan ini persoalan bersama. Kita bentuk satuan tugas (satgas) untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Daripada pungli masuk ke kantong yang tidak jelas, lebih baik dana itu digunakan untuk menaikkan upah buruh," tegasnya.
Bobby juga mengajak serikat buruh menyepakati langkah bersama dalam pemberantasan pungli. Ia optimistis, jika persoalan tersebut bisa diselesaikan hingga akhir tahun, maka kenaikan upah yang diharapkan buruh dapat direalisasikan pada 2026.
"Nanti teman-teman dorong ketuanya untuk menyepakati persoalan pungli ini. Kita kerjakan bersama hingga akhir tahun, supaya bisa ditetapkan angka kenaikan upah yang sesuai keinginan teman-teman," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan massa buruh, Donal Sitorus, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Gubernur Bobby Nasution terhadap aspirasi para pekerja.
"Pak Gubernur merespons dengan baik dan sepakat menaikkan upah pada 2026. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau," ungkap Donal di hadapan massa aksi.
Dengan adanya komitmen tersebut, para buruh berharap langkah konkret Pemprov Sumut dalam memberantas pungli dapat segera terealisasi agar kesejahteraan pekerja semakin membaik di tahun mendatang.(jns/**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik