Bobby juga mengajak serikat buruh menyepakati langkah bersama dalam pemberantasan pungli. Ia optimistis, jika persoalan tersebut bisa diselesaikan hingga akhir tahun, maka kenaikan upah yang diharapkan buruh dapat direalisasikan pada 2026.
"Nanti teman-teman dorong ketuanya untuk menyepakati persoalan pungli ini. Kita kerjakan bersama hingga akhir tahun, supaya bisa ditetapkan angka kenaikan upah yang sesuai keinginan teman-teman," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan massa buruh, Donal Sitorus, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Gubernur Bobby Nasution terhadap aspirasi para pekerja.
"Pak Gubernur merespons dengan baik dan sepakat menaikkan upah pada 2026. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau," ungkap Donal di hadapan massa aksi.
Dengan adanya komitmen tersebut, para buruh berharap langkah konkret Pemprov Sumut dalam memberantas pungli dapat segera terealisasi agar kesejahteraan pekerja semakin membaik di tahun mendatang.(jns/**)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik