DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus Rp80 untuk layanan transportasi umum pada 5 Oktober 2025. Kebijakan ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan tarif spesial tersebut berlaku di seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
"Pada tanggal tersebut, semua transportasi yang dikelola Pemprov DKI-Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta-bayarnya Rp80," ujar Pramono dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga:
Menurut Pramono, kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan Pemprov DKI terhadap TNI yang selama ini menjaga keamanan dan keutuhan bangsa. Ia berharap pemberlakuan tarif khusus dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, khususnya anggota TNI.
Selain soal tarif, Pramono menegaskan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) yang bertepatan dengan peringatan HUT TNI tetap berlangsung. Pemprov DKI, kata dia, telah berkoordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya terkait hal ini.
"Kami sudah berkonsultasi dengan Pangdam Jaya. Pada hari itu car free day tetap diadakan karena sesuai arahan dari Markas Besar TNI. Mudah-mudahan kebijakan ini memberikan manfaat bagi kita semua," tuturnya.
Dengan kebijakan tarif Rp80 ini, Pemprov DKI tidak hanya menghadirkan kemudahan transportasi bagi masyarakat, tetapi juga menyampaikan simbol penghormatan atas peran penting TNI dalam menjaga stabilitas nasional.
Kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong lebih banyak warga menggunakan transportasi umum sekaligus turut memeriahkan peringatan HUT TNI.(**)
Baca Juga:
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah