JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan kembali menghadirkan program tarif Rp1 untuk layanan transportasi publik. Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Tarif Rp1 berlaku pada 17 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Seluruh pengguna dapat menikmati layanan Transjakarta (BRT, non-BRT, dan Transjabodetabek), MRT Jakarta, serta LRT Jakarta dengan biaya hanya Rp1.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI kepada masyarakat yang konsisten menggunakan transportasi publik.
Baca Juga:"Melalui tarif Rp1 ini, kami ingin mengajak lebih banyak warga mencoba layanan transportasi massal sekaligus merayakan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan semangat kebersamaan," ujar Syafrin, Selasa (16/9/2025).
Untuk menikmati layanan ini, penumpang tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital yang terintegrasi. Saldo yang terpotong hanya sebesar Rp1.
Adapun metode pembayaran yang dapat digunakan meliputi Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, BRI Brizzi, Kartu JakLingko, Kartu Multi Trip (KMT), dan Jakcard. Selain itu, pengguna juga bisa menggunakan aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.
Syafrin menambahkan, program ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik