Bobby Nasution: Siskamling Akan Diaktifkan untuk Jaga Kondusivitas Sumut

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan akan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di seluruh daerah untuk menjaga ketertiban pasca aksi unjuk rasa. Kebijakan itu menjadi salah satu tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menghadapi potensi kerawanan sosial.

Bobby menegaskan, aktivasi Siskamling akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta mendapat dukungan dari TNI dan Polri. "Kami akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Menjaga keamanan Sumut adalah tanggung jawab bersama," ujarnya saat pertemuan dengan Tim Kementerian Dalam Negeri di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (12/9/2025).

Ia juga mengingatkan, pengalamannya saat menjadi Wali Kota Medan membuktikan Siskamling efektif dalam mengatasi tawuran di Belawan. "Dengan pengaktifan kembali Pos Kamling, kami yakin kondusivitas bisa terjaga," tambahnya.

Baca Juga:

• Pesan Tegas Bobby Nasution untuk Pejabat Baru: “Jangan Korupsi, Kerja untuk Rakyat”

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri, Wahyu Bintoni Hari Bawono, mengapresiasi Sumut yang mampu menjaga ketertiban saat aksi unjuk rasa berlangsung. Menurutnya, dibandingkan dengan sejumlah daerah lain, aksi di Sumut berlangsung lebih damai tanpa anarkis maupun penjarahan.

"Memang ada daerah lain yang mengalami kerusuhan. Tetapi di Sumut, langkah antisipasi berjalan baik sehingga aksi tetap kondusif. Kami mengapresiasi kinerja pemerintah daerah," kata Wahyu.

Bobby menjelaskan, kondusivitas aksi di Sumut tak lepas dari kerja sama Pemprov dengan Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain doa bersama, berdialog langsung dengan pendemo, menampung aspirasi buruh, memberikan layanan pengobatan, menyalurkan beras SPHP untuk ojek daring, hingga menggelar pasar murah di seluruh kabupaten/kota.

"Sejak awal, kami berusaha agar aksi berjalan tertib dan aspirasi tetap tersampaikan," tutur Bobby.

Dengan langkah itu, Pemprov Sumut berharap pola penanganan aksi dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Pemerintah pusat juga menilai Sumut berhasil menunjukkan pendekatan dialogis dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat.